Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Septa Candra, MH., membahas penegakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam dimensi asas dominus litis. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, Rabu (26/02/2025).
Baca juga : Fakultas Hukum UMJ Gelar Diskusi Publik Perspektif Hukum Pidana dalam Krisis Bank Bali
Pembahasan itu berkaitan dengan kewenangan penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Septa menjelaskan asas dominus litis dimaknai penuntut umum sebagai pengendali perkara dalam penyidikan sampai penuntutan.
Oleh karenanya berpotensi adanya tumpang tindih kewenangan dan sarat akan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) karena berada dalam satu institusi.
“Padahal selama ini sistem peradilan pidana dibangun berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional, dimana masing2 sub sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Criminal Law Institute ini berkesimpulan, RKUHAP menjadi momentum untuk merumuskan format kordinasi lebih efektif, jelas, dan sesuai dgn prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana, khususnya antara penyidik dan penuntut umum.
“Dengan begitu, terjadi optimalisasi supervisi dan pengawasan dalam memastikan proses yang efisien dan transparan,” pungkasnya.
